KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

RAPAT KOORDINASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI JAKARTA.

 

 1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi perekonomian Masyarakat yang secara menyeluruh belum berhasil diselesaikan. Berbagai program dan kegiatan, baik sektoral maupun daerah untuk penanggulangan kemiskinan telah dilakukan. Pada periode tertentu, secara statistic menunjukan adanya kemajuan bermakna, dengan hasil pendataan BPS tahun 2014 angka kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat telah dapat ditekan menjadi 6,89 % (BPS  2013). Hal ini belum sepenuhnya berhasil menekan persentase kemiskinan di Sumatera Barat sampai tingkat yang diharapkan.

Data kemiskinan ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan masih rendah. Mereka mengalami ketertinggalan dan Kemiskinan, karena keterbatasan akses dalam mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan serta penyediaan permodalan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kecil dan mikro serta akibat angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, yaitu angka penggangguran yang semakin meningkat yaitu sebesar 6,99 % (BPS tahun 2014).

Dari pengalaman proses penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai program seperti; penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, pendampingan pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan sampai pada bantuan langsung tunai (BLT), ternyata kegiatan penurunan kemiskinan bukanlah sesuatu proses yang mudah. Persoalan multi dimensional yang dihadapi masyarakat miskin, membuat kemajuan penanggulangan kemiskinan akan lebih mengutamakan proses pemahaman akan suara hati masyarakat miskin dan proses partisipasinya dalam upaya meningkatkan kehidupan social dan ekonominya.

Penurunan jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan yang mudah, karena masalah kemiskinan senantiasa berkenan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi dan sosial politik, serta sumber daya manusia (human development), sehingga dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dan sejalan dengan kodisi yang obyektif saat ini, dan sesuai dengan Tahun 2016 yang akan datang adalah tahun I (pertama) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menenggah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat, serta tahun 2015 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan pelaksanaan perpindahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian  Dalam Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sehingga arah kebijakan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perlu di aplikasikan oleh SKPD Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Disamping hal tersebut diatas juga banyaknya masalah yang harus ditangani Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, Agar terwujudnya sinegitas program dan kegiatan serta adanya Sharing  Kebijakan dan Informasi Program Pusat yang bisa dilaksanakan di Daerah dan  kebutuhan daerah yang bisa dilaksanakan melalui dana APBN pada tahun 2016, dipandang perlu dilakukan Rapat Koordinasi dengan Bapak Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta Direktur dan Bapak Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan  Tema Melalui Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Program Pemberdayaan Masyarakat kita Sinergitas Program Pusat, Provinsi dan Kab./Kota dalam rangka percepatan Kemandirian Masyarakat di Sumatera Barat.”

 

 

  1. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2015 adalah :

  1. Terciptanya kesamaan persepsi tentang Program kelembagaan institusi, kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas Koordinasi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
  2. Terciptanya komitmen bersama dan sinergitas dalam percepatan kemampuan dan Peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.
  3. Meningkatnya pemahaman mengenai kebijakan dan program-program Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dan kelembagaan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan pada tahun 201
  4. Terwujudnya Sharing informasi tentang kebutuhan Daerah dalam pemecahan permasalahan Pemberdayaan Masyarakat dan diperolehnya informasi tentang Program Pusat yang dapat dilaksanakan di Daerah pada tahun 2016 dan 2017.

  1. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapakan dari Rapat Koordinasi Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2015 antara lain :

  1. Terciptanya kesamaan persepsi tentang Program kelembagaan institusi, kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas Koordinasi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
  2. Terciptanya komitmen bersama dan sinergitas dalam percepatan kemampuan dan Peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.
  3. Meningkatnya pemahaman mengenai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan serta Kelembagaan pemberdayaan masyarakat pada tahun
  4. Membangun Komitmen Aparatur Pemberdayaan Masyarakat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mensikapi Program/Kegiatan Pusat yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat.
  5. Terfasilitasinya Program-Program Pusat khususnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dilaksanakan di Sumatera Barat pada Tahun 2016 dan 2017.

  1. PESERTA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA
    1. Peserta

Peserta Rapat Koordinasi Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2015 ini berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yaitu 1 (satu) orang dari masing-masing Kab/Kota dan unsur SKPD di Sumatera Barat  dengan rincian peserta sebagai berikut :

  • 1 orang x 19 Kab/Kota = 19 orang dari BPM Kabupaten/Kota.
  • 2 Orang dari SKPD Propvinsi Sumatera Barat
  • 2 Orang dari BPM Provinsi Sumatera Barat
  1. Narasumber dan Materi

Narasumber Rapat Koordinasi Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2015 adalah :

  • Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan materi Arah Kebijakan dan Program Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2016”.
  • Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan materi ”Arah Kebijakan dan Program Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2016”.
  • Kepala BPM Provinsi Sumatera Barat dengan Materi “Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016”.
  • Direktur Pelayanan Sosial Dasar Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan materi dengan materi Program Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Tahun 2015 dan Rencana Program Tahun 2016”.
  • Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan materi dengan materi Program Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa  Tahun 2015 dan Rencana Program Tahun 2016”.
  • Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan materi dengan materi “Program Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Tahun 2015 dan Rencana Program Tahun 2016”.
  • Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan materi dengan materi “Program Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2015 dan Rencana Program Tahun 2016”.
  • Direktur Pemberdayaan MasyarakatDitjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan materi dengan materi “Program Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2015 dan Rencana Program Tahun 2016”.
  1. Panitia

Pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi oleh panitia yang berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

  1. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2015 ini adalah  pemaparan informasi kebijakan dan kerangka pemikiran oleh para narasumber dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta Direktur dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia maupun SKPD Provinsi disertai dengan diskusi dan tanya jawab oleh seluruh peserta.

  1. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Koordinasi Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2015 ini akan diselenggarakan berdasarkan jadwal yang dibicarakan kemudian dengan Kabag. Perencanaan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertempat di Hotel Balairung Jl. Matraman Raya Jakarta Timur.

Kegiatan Rapat Koordinasi Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 ini dibiaya dari dana APBD Propinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat yang dialokasikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

  1. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2015, mohon persetujuan Bapak dan Terima Kasih.-

 

     BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROVINSI SUMATERA BARAT,

Kepala,

 

 

 

Drs. H. SYAFRIZAL, MM

Pembina Utama Madya, NIP. 19621222 198403 1 004

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *