DPRD KEMBALI AKAN BAHAS RANPERDA NAGARI

Padang, Set DPRD—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat kembali akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Nagari yang selama tahun 2016 lalu tertunda. Penundaan pembahasan tersebut dikarenakan belum adanya aturan dari Pemerintah Pusat.

            “Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada awal Januari ini, maka kita akan bahas kembali Ranperda Nagari, karena dasar hukumnya sudah ada,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Sumbar Drs. H. Aristo Munandar kepada wartawan, Jumat lalu di Padang.

Dijelaskan Aristo Munandar, DPRD Sumbar sempat membahas Ranperda Nagari pada 2016, tetapi mengembalikan ke Pemerintah Sumbar untuk penyempurnaan sekaligus menunggu peraturan dari pemerintah pusat. Peraturan yang ditunggu-tunggu mengenai perubahan desa menjadi desa adat, atau desa administratif termasuk hal-hal lain terkait penataan desa. “Pembahasan Ranperda Nagari akan menjadi prioritas pada 2017, dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda),” terang Aristo.

 Dikatakan Aristo, Ranperda Nagari mendesak agar dana desa dari pemerintah pusat untuk Sumbar bisa semakin besar, dan akan menjadi payung hukum untuk penataan desa serta pengajuan penambahan dana desa ke pusat. “Pada 2016 Sumbar hanya mendapat dana desa sebesar Rp.600 miliar untuk 19 kabupaten dan kota. Sementara Aceh dengan jumlah penduduk lebih sedikit bisa mendapatkan Rp1,8 triliun,” tukas Aristo.

 Menurut Aristo, pengusulan dana desa dengan jumlah nagari yang sedikit mengakibatkan dana desa untuk Sumbar sedikit padahal penduduknya banyak. Penyusunan Ranperda Nagari akan mempermudah penyaluran dana desa di Sumbar, karena perbedaan konsep pemerintahan terendah di provinsi lain yang menggunakan desa. “Di Sumbar pemerintahan terendah beragam, ada yang menggunakan desa, ada yang nagari, dan ada pula yang mengusulkan jorong,” kata dia.

 Ditambahkan Aristo, karena perbedaan itu maka penyusunan aturannya jadi susah sehingga harus ada formula yang pas sehingga tidak ada benturan di tengah masyarakat. Dengan Perda Nagari, pemda akan bisa menjadi penyusun data dan jumlah pemerintahan terendah yang baru untuk mengusulkan dana desa ke pemerintah pusat. */Publikasi. (dprd.sumbarprov.go.id)

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *