292 Usulan Pemekaran Nagari di Sumbar Merupakan Kebutuhan

Pemekaran nagari di Sumatera Barat (Sumbar) merupakan kebutuhan untuk mendekatkan layanan pada masyarakat. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, banyak nagari di Sumbar yang wilayahnya luas dengan jumlah penduduk sangat banyak. Akibatnya, terdapat masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan publik di kantor nagari karena kendala lokasi yang jauh.

“Nagari setara dengan desa, nagari adalah pemerintahan terdepan di Sumbar di bawah kecamatan. Tetapi, ada di Pasaman contohnya, 5 kecamatan, justru nagarinya hanya 1. Kondisi itu membuat masyarakat sulit mendapat layanan,” ungkapnya ketika memberikan arahan dalam rapat koordinasi dengan bupati/wali kota se Sumbar, di Padang, Rabu (29/3/2017).

Menyikapi hal itu, Gubernur Irwan Prayitno memberikan keleluasaan pada bupati/wali kota untuk mengusulkan pemekaran nagari di daerahnya masing-masing. Pemerintah Provinsi Sumbar akan menampung seluruh usulan pemekaran untuk disampaikan pada Menteri Dalam Negeri.

“Silakan mekarkan. Namun Bupati/wali kota harus bermufakat lebih dulu dengan tokoh adat dan nagari. Yakinkan, pemekaran ini tidak akan merusak keberadaan nagari sebagai lembaga adat. Contoh Pesisir Selatan, nagari induk tetap ditambah nagari baru untuk mengurus pemerintahan. Kerapata Adat Nagari (KAN) tetap satu, sehingga fungsi adatnya tidak pupus atau tergerus,” tegasnya.

Di sisi lain, menurut Irwan pemekaran nagari di Sumbar juga diperlukan untuk menyeimbangkan penerimaan kucuran dana desa dari pemerintah pusat antara Sumbar dengan provinsi lain. Saat ini, kucuran dana desa ke Sumbar masih senjang. Dana desa untuk Sumbar tahun 2017 mencapai angka Rp 700 m dibagi untuk 880 nagari/desa, sedangkan provinsi lain yang jumlah penduduknya tidak lebih banyak dari Sumbar mendapat kucuran mencapai angka triliunan.

“Sumbar total penduduk mencapai 5 juta jiwa, dana desa yang diterima hanya kisaran Rp 700 m. Sedangkan provinsi Aceh, Bengkulu yang jumlah penduduknya lebih sedikit, menerima dana desa mencapai Rp 5 t lebih, karena jumlah desa mereka lebih banyak. Kita bukan iri, tapi besaran dana desa yang diterima juga menentukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan desa,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sumbar, Mardi mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima usulan pemekaran nagari dari kabupaten/kota mencapai 292 nagari. Namun yang telah resmi mengajukan secara riil yakni Kabupaten Pasaman, dengan jumlah pemekaran 72 nagari.

“Seluruh kabupaten/kota mengusulkan pemekaran. Yang sudah masuk ke kami dan diregistrasi yakni Pasaman Barat. Sudah ada peraturan Bupati Pasaman Barat untuk pembentukan nagari persiapan, saat ini peraturan masih kita evaluasi. Kalau tidak ada masalah, langsung dibentuk nagari persiapan berikut menunjuk Penjabat wali nagarinya,” paparnya.

Mardi menambahkan, nagari persiapan yang telah terwujud nantinya tidak serta merta ditetapkan menjadi nagari, melainkan dilaksanakan dahulu selama 3 tahun. Jika dinilai berhasil, kemudian akan diusulkan pada pemerintah pusat untuk dimekarkan menjadi nagari mandiri.

sumber:http://www.rri.co.id/padang/post/berita/376970/daerah/292_usulan_pemekaran_nagari_di_sumbar_merupakan_kebutuhan.html

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *