Mari Selamatkan Asset PNPM-MPd dan Dana Bergulir Desa di Sumatera Barat

Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Sumatera Barat Drs. H. Syafrizal Ucok. MM, membuka Rapat Koordinasi Pendanaan Dana Bergulir dan Aset Lainnya Pasca Program PNPM-MPd Tahun 2018 di Hotel Daima Padang 15 Januari 2018. Dalam sambutannya beliau mengatakan “dana bergulir yang dikucurkan selama ini cukup banyak manfaatnya, dan sudah banyak pula pembangunan yang dilaksanakan, diantaranya jalan poros desa, jembatan, iirigasi dan sarana pendidikan dan lain-lain,  begitu juga dengan dana bergulir yang dikelola melalui simpan pinjam oleh kaum perempuan, dimana sudah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan”.

Selanjutnya mantan penjabat Bupati Dharmasraya ini juga menjelaskan bahwa ” asset dan dana bergulir pasca PNPM-MPd diperkirakan berjumlah 376 Milyar Rupiah yang tersebar di 12 Kabupaten dan Kota dan di 141 Kecamatan dan diperkirakan dana yang macet 35% maka diperlukan upaya penyelamatan yaitu: perlu kejelasan status kepemilikan asset dana bergulir dan kejelasan status kelembagaan PNPM-MPd yang mengurus nantinya serta perhatian pemerintah dan pemerintah daerah menyiapkan regulasi untuk pengawasan dan peningkatan kapasitas pelakunya. Untuk itu diharapkan kepada Bupati dan Walikota memerintahkan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desanya mendata kembali asset ini termasuk dana bergulir yang ada terutama kondisi neraca terakhir dana bergulir, tetap membina liquiditas dana bergulir yang sesuai dengan petunjuk operasional dan perguliran dana antar desa tetap dikelola melalui UPK di bawah kerjasama antar desa melalui musyawarah antar desa.” Pak Ucok sapaan beliau juga menyinggung bahwa Tenaga Ahli Pendamping Desa sangat besar perannya di Nagari, hal ini dapat dilihat dengan adanya permintaan dari Walinagari dan Kepala Dinas PMD Kabupaten dan Kota agar mereka tidak dipindahkan atau direlokasi penempatannya,  karena tenaganya betul-betul dibutuhkan di Nagari, bahkan ada beberapa anggota DPRD daerah tertentu merasa terbantu pula dalam merancang suatu Peraturan Daerah di daerahnya,” demikian beliau menutup sambutannya.

Acara ini juga dihadiri oleh wakil ketua DPRD Sumatera Barat Ir. H. Arkadius.S Dt.Intan Bano,  MM, MBA yang juga sebagai salah seorang pemateri dengan judul ” Fungsi DPRD sebagai pengawasan,  budgeting dan legeslasi”.

Sebelumnya Ketua Panitia E. Rahman. SE. MSi yang juga Kabid Pemerintahan Nagari dan Desa mengatakan bahwa “kegiatan ini diikuti oleh 82 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, 14 utusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten dan Kota dan 10 orang Konsultan Pendampingan Wilayah II Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dari tangfal 14 sampai 16 Januari 2018 di Hotel Daima jalan Sudirman Padang, seluruh peserta diinapkan dan  seluruh biaya kegiatan ini bersumber dari APBD provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018,” demikian beliau menyampaikan. Demikian dilaporkan. (by. Akral)

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *