Sejarah

Awalnya Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) adalah merupakan institusi dekonsentrasi yang sudah ada semenjak periode Orde Lama (1950-1965) dan berlanjut pada periode Orde Baru (1966-1998). Diawal Orde Baru ini barulah berada di bawah Departemen Dalam Negeri (sebelumnya: di bawah Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa).

Pada Kabinet Ampera 25 Juli 1966-19 Oktober 1967 bernama di Pusat: Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Dep. Dalam Negeri, di provinsi: Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat I. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 1072 menjadi di provinsi : Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi, di kabupaten/kotamadya: Sub. Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Kepmendagri No.135 Tahun 1978 bernama di pusat: Direktorat Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes) Dep. Dalam Negeri, di provinsi: Direktorat Pembangunan Desa (Ditbangdes) Provinsi, di kabupaten/kotamadya: Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) Kabupaten/ Kotamadya.

Berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1992 dan Kepmendagri No. 92 Tahun 1992 berubah pula menjadi di pusat: Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) Dep. Dalam Negeri, di provinsi : Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Tk.I, dan di kabupaten/kotamadya: Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten/Kotamadya Tk.II.

Tahun 1993 berdasarkan Kepmendagri No. 80 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 jo. Persetujuan Men PAN No. B.869/I/93 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Tk. I dan Tk. II diserahkan menjadi urusan daerah.

Kemudian berdasarkan UU No. 32 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 maka ditetapkanlah Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 6 Tahun 2001 tanggal 9 Mei 2001 dimulai otonomi daerah maka bernama : Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatera Barat dengan 1 (satu) kepala badan, 1 (satu) sekretaris ditambah 4 (empat) kasubag, dan 5 (lima) kepala bidang yang masing-masingnya mempunyai 3 (tiga) kasubbid.

Tahun 2008 dengan didasari UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka ditetapkan pula Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 dimana terjadi perubahan pula beberapa nomenklatur organisasi perangkat daerah. Namanya masih tetap Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari : 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris ditambah 3 (tiga) Kasubag, dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masingnya mempunyai 2 (dua) Kepala Sub. Bidang, Struktur baru ini direalisasikan terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2008.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *