Visi

Dalam Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2011-2015 telah dikemukakan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yaitu :

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF”.

Visi tersebut merupakan cerminan suatu keingginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa dan Kelurahan  serta pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakain baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.

Makna pokok yang terkandung dalam visi diatas adalah lain :

Masyarakat, merupakan masyarakat Kabupaten dan Kota yang tidak terpisah antara kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota melainkan adanya pembagian kewenangan untuk mewujudkan masyarakat Nagari/Desa dan Kelurahan  dan Kelurahan  yang mandiri.

Kemandirian Masyarakat, merupakan kemampuan untuk melakukan pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik sehingga  secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan.

Partisipatif Masyarakat,   merupakan peran aktif masyarakat dalam  proses perencanaa, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut maka untuk mencapainya diupayakan perwujudannya melalui Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

  • Mewujudkan Peningkatan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor yang bergerak dalam bidang pemberdayaan
  • Mewujudkan Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
  • Mewujudkan Pemantapan kehidupan Sosial Budaya Masyaraka.
  • Mewujudkan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
  • Mewujudkan Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.

Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas tentang pengertian masyarakat yaitu masyarakat Kabupaten dan Kota yang tidak terpisahkan antara kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan adanya pembagian kewenangan untuk mewujudkan masyarakat Nagari/Kelurahan yang mandiri.

     Pemberdayaan masyarakat Nagari/Kelurahan pada hakikatnya memiliki dua makna pokok yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat (to give ability or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (to give authority) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

     Kemandirian masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan dilandasi dengan perilaku yang berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat agamais dan hubungan agama serta adat telah terjalin dalam kehidupan setiap orang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan telah diabadikan dalam falsafah ”Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabbullah”, disamping ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bahagian yang terpenting dalam peningkatan kesejahteraan.

Makna pokok yang terkandung dalam misi tersebut adalah :

  • Mewujudkan koordinasi dan keterpaduan adalah untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi program, karena dalam pelaksanaan program pemberdayaan perlu ada kesamaan paham mengenai konsep pemberdayaan, karena pada akhir-akhir ini berbagai program/kegiatan pembangunan diberi label pemberdayaan, walaupun sebenarnya mengingkari makna pemberdayaan, dan disamping itu di lapangan banyak kegiatan yang saling tumpang tindih serta mirip satu sama lain dengan nama yang berbeda.
  • Memberdayakan masyarakat Nagari/Desa dan Kelurahan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat, dalam prakteknya, paling tidak ada beberapa konsep pemberdayaan masyarakat yaitu:

Pertama : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial  serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di Nagari/Desa dan Kelurahan;

 Kedua   :  pemberdayaan masyarakat  melalui dimensi perbaikan kebijakan operasional (reformasi) dan dimensi rekayasa masyarakat dengan cara  affirmative action yaitu, melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan bukan berarti  mengisolasi atau menutupi dari interaksi;  dan

Ketiga   :    memberdayakan kelembagaan lokal, berarti menggalang solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat luar untuk memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Nagari/Desa dan Kelurahan.